SEPANJANG mengikuti kampanye pencitraan diri yang dilakukan Bambang Prasetyo Widodo atau karib disapa Wiwied Soewandi, sepintas lalu sosok putra mantan Bupati Sidoarjo, Soewandi ini mampu memagis sebagian masyarakat yang dikunjungi. Sehingga dirinya pun jadi sosok calon bupati yang menjanjikan untuk membawa kemakmuran pada Kab. Sidoarjo.

Padahal semua janji-janjinya yang bernuansa keberpihakan pada wong cilik dengan wacana Tilik Deso, Noto Deso, Mbangun Kuto itu, hanyalah sebuah orasi politik hasil kecerdikan tim suksesnya. Targetnya kecilnya sekadar sebagai magis pengumpul suara dukungan untuk memuluskan ambisi pribadi dan golongan untuk menguasai Kab. Sidoarjo. Sedangkan target utamanya adalah “mengamankan” bisnis keluarga Bakrie yang terancam akibat tragedi sumur Banjar Panji (populer sebagai Tragedi Lumpur Lapindo, red.).

Strategi ambisius yang mendorong Wiwied dalam perebutan tahta W-1 itu terlihat dari skenario yang menggiringnya tampil. Kendati dia menegaskan, bahwa majunya sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada 2010 murni dari dorongan pribadi, yang ingin mempebaiki kondisi Sidoarjo yang tersuruk pada titik nadir perekonomian nasional itu.Secara psikologis sangatlah kontroversi dengan fakta yang mencengkeram dirinya saat ini.

Sebagai seorang pribadi, Wiwied adalah pejabat Direktur Operasional PT. Minarak Lapindo Jaya yang bertanggung jawab dalam proses pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Lapindo. Namun fakta membuktikan, hingga saat ini perusahaan juru bayar PT Lapindo Brantas itu tak mampu memenuhi kewajibannya. Pembayaran yang dilakukan selalu diulur-ulur tanpa rasa bersalah dan dosa. Padahal banyak korban Lumpur Lapindo itu kini menjadi keluarga mbabungan (keluarga yang hidup dengan status fakir miskin dan tak punya tempat tinggal).

Karena itu, beberapa korban Lumpur Lapindo lewat Kus Laksono, Koordinator Tim 16 korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, menilai Wiwied Soewandi tidak pantas memimpin Sidoarjo. Sebab dia dinilai gagal mengurusi persoalan jual beli aset warga korban Lapindo.

"Bagaimana Pak Wiwied mampu mengurus masyrakat Sidoarjo yang jumlahnya jutaan jiwa. Mengurus hak ganti rugi korban Lumpur Lapindo yang jumlahnya ratusan orang saja tidak becus. Kalau ada masyarakat Sidoaro yang mendukungnya itu keblinger tuju tujuh turunan,” katanya dengan senyum sinis.

Hal senada juga disampaikan Muhamad Irsyad, warga Besuki Timur yang tidak masuk peta terdampak. Menurut dia, siapapun sosok yang jadi bupati hasil Pemilukada 2010 tidak akan mampu memberikan perubahan pada nasib korban Lapindo, apalagi terhadap warga yang ada di luar peta seperti warga Besuki Timur. "Lebih-lebih petinggi Minarak juga nanti mencalonkan diri. Peristiwa ini sebuah penghinaan terhadap warga korban Lapindo. Selama 4 tahun kasus Lapindo, mereka tidak memberikan perbaikan, kok mau jadi bupati," ujar Irsyad meragukan komitmen Wiwied sebagai Calon Bupati yang pro-rakyat.

Sedangkan Muhammad Zainal, warga Renokenongo yang masih belum terbayar sisa pembayaran 80 persen, berpendapat sama. Terhadap semua calon bupati Sidoarjo yang nanti maju, Zainal sangat pesimis. Ia meragkan, bupati terpilih itu akan membawa perubahan bagi Sidoarjo, apalagi untuk masyarakat korban lumpur Lapindo.

"Kalau Pk Wiwied punya komitmen untuk membawa perubahan bagi Sidoarjo umumnya dan warga korban Lumpur Lapindo khususnya, kenapa tidak ditunjukkan dari dulu untuk memberikan bantuan. Sebagai orang awam, saya yakin majunya Pak Wiwied karena pesanan keluarga Bakrie untuk mengamankan bisnisnya di Sidoarjo,” ujarnya.

Berkaitan dengan penyelesaian pembayaran aset korban lumpur Lapindo sendiri, setidaknya masih ada 20 warga Desa Gempolsari yang belum menerima pembayaran, baik 20 persen maupun 80 persen. Selain itu, ada sekitar 59 berkas warga Desa Jatirejo belum menerima sepeser pun. Sedangkan sekitar 300 lebih warga dari 4 desa terdampak masih terkatung-katung soal sisa pelunasan 80 persen. Selain itu, pemerintah hingga saat ini tidak memiliki program khusus terhadap pemulihan pendidikan dan perekonomian korban Lumpur Lapindo selama hampir 4 tahun.

Masalah lain yang berpeluang menggagalkan ambisi Wiwied adalah persoalan kredit macet di Bank Jatim Cabang Sidoarjo. Kredit macet sekitar Rp 3 miliar itu terkait profesi Wiwied sebagai developer salah satu perumahan di daerah Candi. Dengan ambisi sebagai Bupati Sidoarjo, menurut Mbah Ponidi -sesepuh masyarakat Tulangan, seharusnya Wiwied merupakan sosok yang sempurna dan taat hukum.

”Saat ini saja, belum menjadi seorang bupati sudah mengantongi predikat pengkredit macet. Bagaimana nanti nasib masyarakat Sidoarjo ke depannya, kalau Pak Wiwied sudah memiliki kekuasaan. Wah bisa-bisa nasib msyaakat Sidoarjo lebih menderita dari kondisi saat ini,” ujarnya.

Berpijak dari ambisi Wiwied Soewandi yang ingin merebut tahtah W-1 dengan ketidakmampuan dalam membantu korban Lumpur Lapindo. Juga, beragam kekurangannya sebagai seorang pribadi dan pengusaha. Tak pelak lagi, para korban Lumpu Lapindo bersama masyarakat Tulangan, Krian, Wonoayu, Porong, Tanggulangin dan kecamatan lain yang akan merapat sepakat melakukan penghadangan terhadap ambisi Wiwied untuk menjadi Bupati Sidoarjo.(pvardhana88@gmail.com)