SINEAS India, Amit Virmani, sutradara film indie berjudul Cowboys in Paradise yang memotret lika-liku para gigolo di Pantai Kuta, Bali, juga membuka jalur komunikasi dengan khalayak luas melalui situs jejaring sosial Facebook.
Sineas independen itu membuat nama halaman (page) di Facebook sesuai judul film karyanya, Cowboys in Paradise, atau sebut saja Para Koboi di Nusa Damai, meminjam penerjemahan buku berjudul Revolt in Paradise,karangan perempuan Amerika yang menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ktut Tantri,yangditerjemahkan menjadi Revolusi di Nusa Damai.
Penggemarnya belum termasuk banyak, hanya 790 akun, hingga berita ini ditulis, Selasa (27/4/2010) pukul 19.40 WIB. Jumlah penggemarnya itu tak bertambah drastis dibanding Senin (25/4/2010) kemarin yang hanya di kisaran 600 akun.
Amit Virmani menggunakan FB itu untuk berkomunikasi dengan para kritikus maupun pendukungnya. Ada adu argumentasi di situ seperti lazimnya tradisi masyarakat demokratis. Virmani juga mengunggah beberapa foto cuplikan film itu dan foto di balik layar.
Ia beberapa kali menegaskan, film itu dibuat karena dilatari oleh percakapannya dengan bocah laki-laki di Bali. Amit bercerita, bocah Bali itu ingin segera menjadi dewasa agar bisa menjadi pelayan seks turis perempuan Jepang. Bocah itu, kata Amit, kemudian memamerkan beberapa kata dalam bahasa Jepang yang ditekuninya.
Amit adalah seorang keturunan India bermukim di Singapura, tetapi sempat tumbuh di Indonesia dan menguasai sedikit bahasa Indonesia. Pikiran Amit kemudian tergerak untuk menyajikan potret sosial kultural yang memengaruhi imaji si bocah.
Jika mengikuti alur itu, apa yang dikerjakan Amit sesungguhnya hal biasa saja, seperti yang dikerjakan kebanyakan wartawan atau peneliti sosial kemasyarakatan. Bedanya, Amit kini menyajikannya dalam bentuk gambar bergerak—terlepas dari metodenya yang memakai izin atau tidak—dan itu segera meyakinkan kebanyakan orang tentang kebenaran fenomena gigolo. Ia bukan pencerita tanpa bukti. Walhasil, selamat berdiskusi dengan Amit di FB-nya, kalau mau.
GIGOLO IMPOR
Bendesa Adat atau Kepala Desa Adat Kuta I Gusti Ketut Sudira merasa terusik dengan munculnya film dokumenter Cowboys in Paradise yang kini telah beredar luas hingga ke dunia internasional. Bendesa adat tidak terima jika gigolo disebut local boys.
"Saya tidak menghindar. Kenyataannya (gigolo) ada, tapi itu dari luar," ungkap Sudira. "Ini terbukti saat sidak kemarin, mereka tidak punya identitas," tambah Sudira.
Sudira mengaku sudah menonton cuplikan film tersebut melalui YouTube dan tidak mengenal satu pun pemeran atau narasumber yang ada dalam Cowboys in Paradise. "Pelakunya bukan dari sini. Yang ada di film bukan warga kami," ungkap Sudira.
Untuk mengubah citra tentang gigolo, bendesa adat akan lebih mengintensifkan pengawasan terhadap pedagang di sekitar Kuta agar tidak disusupi orang dari luar yang ingin merusak citra Kuta. (kom/vd)
PUNGLI di IMIGRASI PINTU MASUK TERORIS KE INDONESIA (seri-1)
TERORISME telah menjadi hantu paling ditakuti masyarakat Indonesia. Sejak pertamakali muncul pada tahun 1991 hingga pengeboman Hotel JW Marriot dan Rits Cartlont di Jakarta, 2009 lalu, sudah ratusan jiwa tidak berdosa menjadi korban. Dalam 18 tahun ini sudah puluhan orang tua kehilangan anaknya, suami yang kehilangan istrinya atau sebaliknya, anak yang kehilangan ayah/ ibu atau keduanya yang tewas sia-sia akibat salah tempat dan salah waktu.
Deret kematian sia-sia masyarakat Indonesia dan warga asing akibat bom para teroris itu, terasa tidak adil saat dibandingkan dengan jumlah tersangka teroris yang tertangkap dan terbunuh dalam suatu penyergapan oleh Densus (Detasemen Khusus) 88 Anti-Teror. Demikian pula tersangka terorisme yang mengalami hukuman mati. Ironisnya, jumlah tersangka teroris itu terus bertumbuhan di masyarakat Indonesia, bahkan ada teroris yang bisa keluar-masuk Indonesia dengan leluasa, seperti halnya sosok tokoh teroris Dulmatin yang tewas dalam sebuah penggrebekan di sebuah warnet di Pamulang, Tangerang, Banten, 9 Maret lalu. Mengapa demikian?
Kondisi memprihatinkan terkait leluasanya mendiang Dulmatin keluar masuk Indonesia itu, menurut pengamat intelijen Ahmad Isro, merupakan akibat dari lemahnya sistem penjagaan pada pintu keluar-masuk Indonesia. Itu terbukti dari data intelijen atau pun Densus 88, bahwa Dulmatin leluasa keluar-masuk Indonesia dengan aman sebelum kematiannya di Pamulang. Kondisi ini harus dianalisa, diselidiki dan ditangani secepat mungkin sebagai novum yang mengancam keamanan negara.
“Jika Dulmatin sebagai tokoh teroris dunia kelas teri mampu keluar-masuk Indonesia dengan aman, bukan tidak mungkin tokoh-tokoh teroris kelas kakapnya akan lebih leluasa lagi. Tinggal di Indonesia dan merancang kekacuan negara,” kata pria berkumis ini saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa hari lalu.
Penyelidikan pada pintu-masuk negara dalam definisi intelijen, dikatakan, tidak terbatas dengan mengobrak-abrik mencari kelemahan pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan pesisir yang berhubungan dengan lautan lepas antar negara. Penyelidikan harus dilakukan lebih kompleks lagi, yaitu menangani sarana dan pra-sarana yang menjadi awal dari keleluasan seorang teroris atau kriminal negara keluar-masuk Indonesia tanpa terdeteksi.
Membongkar semua data penerbitan paspor yang berlangsung di semua kantor imigrasi di Indonesia, misalnya. Langkah ini berdasar bukti penemuan Densus 88, bahwa Dulmatin memiliki sebuah paspor Indonesia atas nama Yahya Ibrahim yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Paspor bernomor 42677 itu diterbitkan tahun 2006.
Teroris yang berhasil mengelabui sistem keamanan imigrasi dan mendapatkan paspor Indonesia, menurut Isro, tidak hanya Dulmatin. Pada tahun 2000, Kantor Imigrasi Solo menerbitkan paspor atas nama Rony Asad bin Ahmad untuk tokoh teroris Fathur Rahman Al-Ghozi yang tewas di Filipina dalam proses penyergapan pasukan anti-teror Filipa di tahun 2004. Kantor Imigrasi Solo juga menerbitkan paspor atas nama Zeila Mubi untuk istri Ghozi, Zaenab yang berkewarganegaraan Malaysia pada Juni 2001.
Kelemahan sistem keamanan instansi imigrasi juga terjadi Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 25 Januari 2008. Kantor yang ada di Tanjung Priok ini menerbitkan paspor atas nama Tri Sutanto untuk tokoh terorisAgus Purwantoro, anggota jaringan oranisasi teroris Jamaah Islamiah yang ditangkap polisi Malaysia, 31 Januari 2008. Pria dengan berderet nama lain, sepeti Deddy Acmadi Machdan, Tri Sutanto, Idris, Abbas, dan Sofian ini menjadi buruan Polri terkait kasus mutilasi tiga siswi, perampokan toko emas, penembakan terhadap Kepala Kepolisian Resort Poso, dan menyembunyikan sejumlah buron polisi.
Berpijak pada bukti banyaknya paspor teroris yang diterbitkan kantor imigrasi, Isro mengatakan, skuad anti teror Densus 88 dan Badan Intelijen Negara (BIN) saatnya memfokuskan penyelidikan semua kantor imigrasi di Indonesia. Membongkar data paspor yang dikeluarkan masing-masing kantor imigrasi, juga memeriksa semua petugas imigrasi masing-masing kantor imigrasi.
“Jika dilakukan secara serius dan detil, saya yakin pemeriksaan atas data paspor yang diterbitkan masing-masing kantor imigrasi itu akan menghasilkan banyak novum yang layak diseret ke rana hukum,” ujar pria yang pernah berdinas sebagai anggota satuan intelijen di salah satu Kodam di tanah Jawa ini.
Miskin Loyalitas
Banyaknya novum pelanggaran hukum dan penyelewengan wewenang dan jabatan di kantor-kantor imigrasi di Indonesia. Dibuktikan oleh hasil investigasi Ahmad Isro pada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya. Selama enam bulan berinvestigasi atas data terkait penerbitan paspor oleh kantor yang ada di dekat jembatan layang Waru-Sidoarjo itu, ternyata ditemukan bukti kantor penerima ISO 9001:2000 dari SGS UNITED KINGDOM Ltd atas Pelayanan Paspor RI memiliki sejarah kelam pada tahun 2000. Menerbitkan paspor atas nama Edi Heriyanto untuk tokoh terorisMas Slamet bin Kastari, Wakil Ketua Jamaah Islamiyah (JI) Singapura yang diringkus tim gabungan anti-teror di Tanjung Pinang, Sumatera Utara.
Dalam pengurusan paspor tersebut, Edi Haryanto mengajukan paspor denga KTP aspal sebagai penduduk Desa Mondo, Kec Mojo, Kab Kediri. Pengurusan paspornya diangani oleh biro Jasa PT Surya Mas Surabaya. Paspor yang dikeluarkan pada 23 Januari 2000 bernomor M 189771. Konyolnya lagi, Mas Slamet bin Kastari alias Edi Heriyanto sempat datang sendiri ke Kantor Imigrasi Surabaya untuk melakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan sebagai persyaratan pembuatan paspor.
Dari proses penerbitan paspor Mas Slamet bin Kastari itu, Isro berani memastikan, di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya itu terdapat oknum yang ”simpati” pada perjuangan Wakil Ketua JI Singapura itu. Tolok ukurnya wajah Mas Slamet bin Kastari sebagai target penangkapan lembaga hukum dan keamanan se-dunia, sangatlah populer lantaran ada tercantum di website lembaga intelijen dunia seperti website CIA dan FBI milik AS, MI-6 milik Inggris, Mossad milik Israel, dan draf DPO (Daftar Pencarian Orang) yang disebarkan Polri dan BIN.
“Sebuah alasan yang mencurigan jika penerbitan paspor Mas Slamet itu akibat petugas Imigrasi Surabaya tidak memiliki foto teroris kelas dunia itu. Bagi saya penerbitan paspor untk tokoh teroris itu disengaja demi suatu imbalan atau alasan lainnya. Karena itu, penerbitan paspor Mas Slamet ini harus dijadikan novum penyelidikan untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia,” ujarnya.
Analisis rekontruksi penerbitan paspor Mas Slamet sebagai bentuk kesalahan disengaja, menurut pria berpenampilan perlente itu, terlihat dari pengakuan mantan staf biro jasa PT Surya Mas Surabaya yang mengurus paspor Mas Slamet. Proses pengurusan paspor pada Januari 2000 itu, dipaparkansangat lancar mulai pengajuan permohonan sampai penerbitan. Itu terjadi lantaran biaya yang dikeluarkan untuk permohonan paspor Mas Slamet nilainya berlipat kali dari biaya yang ditetapkan Dirjen Imigrasi saat itu. Dengan biaya saat itu sekitar Rp 1,5 juta, penerbitan paspor dapat dipercepat dalam waktu dua hari sudah di tangan. Permohonan diajukan tanggal 21 Januari 2000 dan terbit pada 23 Januari 2000. (ico,mza/wan)
GUYURAN hujan di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, membawa dampak serius pada luapan air yang keluar dari rengkahan tanah yang bermunculan di Jalan Raya Porong. Sisi barat tanggul lumpur Lapindo, tergenang air setinggi 30-50 sentimeter sejak Sabtu (24/4) malam hingga kemarin siang.
Selain air yang terus mengalami kenaikan, ternyata gelembung gas di kawasan itu juga kian banyak walau dalam ukuran kecil.
Akibat banjir, lajur timur Jalan Raya Porong kemarin siang, mulai pukul 12.00 WIB, ditutup. Arus lalu lintas arah Surabaya-Malang dialihkan ke lajur barat Jalan Raya Porong. Tak pelak lagi arus lalu lintas di jalan itu pun mengalami kemacetan di beberapa titik. Ini karena Jalan Raya Porong merupakan satu-satunya akses tercepat dan termudah menuju Malang, Pasuruan, dan kawasan timur Jawa Timur. Jalan alternatif hanya bisa dilewati kendaraan kecil, tidak bisa digunakan truk dan bus.
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Ahrie Sonta W mengatakan, penutupan lajur timur Jalan Raya Porong terpaksa dilakukan akibat bermunculannya beberapa lubang yang dapat membahayakan pengendara.
”Saat banjir, lubang-lubang itu tak terlihat, sehingga sangat membahayakan pengendara. Lalu lintas untuk sementara kami alihkan ke lajur barat sambil menambal lubang-lubang di sisi timur serta menunggu banjir surut,” kata Ahrie yang ditemui di Jalan Raya Porong, kemarin.
Dari fakta lapangan yang ada, di sepanjang Jalan Raya Porong yang terendam air semakin banyak gelembung gas yang masuk kategori mudah terbakar. Untuk mengamankan lokasi itu, Badan Penianggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memasang rambu-rambu peringatan.
Pompa Sedot
Untuk mengatur arus lalu lintas serta mengamankan lokasi semburan gas, Kepolisian Resor Sidoarjo menyiagakan 50 aparat kepolisian. Mereka berjaga di sekitar ruas Jalan Raya Porong tanpa henti, 24 jam penuh.
Selain polisi, petugas Dinas Bina Marga Jatim dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan juga dikerahkan untuk menangani kondisi tersebut. Jalan-jalan yang berlubang ditimbuni dengan pasir dan batu, sedangkan enam pompa air dioperasikan untuk mengurangi genangan banjir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jatim Mustofa Chamal Basya ditemui di lokasi mengatakan, enam pompa air tambahan yang masing-masing berkapasitas 300 liter per detik didatangkan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jatim, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim, serta Kabupaten Sidoarjo. ”Enam pompa ini menambah 10 pompa air milik BPLS yang selama ini beroperasi,” katanya.
Menurut Mustofa, dengan 16 pompa air yang ada, air genangan di sepanjang Jalan Raya Porong akan dialirkan ke dua arah, yaitu ke Kali Ketapang dan saluran pembuang/kanal Porong yang menuju ke laut.
Tempat penyaluran terdekat sebenarnya adalah Kali Ketapang. Akan tetapi, kemarin, genangan di Jalan Raya Porong tidak bisa disalurkan ke sana karena hingga sore permukaan air Kali Ketapang hampir sama dengan tinggi genangan. ”Harus menunggu permukaan Kali Ketapang turun, baru dioperasikan pompa untuk menyalurkan air. Kalau sekarang disalurkan, air akan kembali ke jalan lagi,” ujar Kepala Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen.
Banjir di jalan itu hampir dipastikan akan terjadi setiap turun hujan. Tidak ada saluran air di tepi jalan lajur timur, banyak lubang di badan serta bahu jalan, dan Kali Ketapang selalu ikut meluap saat hujan.
Kendati demikian, Gubernur Jatim H. Soekarwo menyatakan, Jalan Raya Porong tidak akan ditutup. Terkait penurunan tanah di ruas jalan itu yang diperkirakan bisa sampai 60 sentimeter—terutama di bekas Jembatan Tol Porong-Gempol hingga Pasar Porong, Sidoarjo— dan 10 sentimeter di daerah Pamotan, Pemprov Jatim meminta BPLS mengoptimalkan pengaliran lumpur ke Sungai Porong dan laut.
Menurut orang nomor satu di Jatim ini, penurunan struktur tanah disebabkan beban lumpur di kolam penampungan terlalu berat. (Kompas/vd)
DUALISME pembinaan olahraga di Indonesia yang terjadi dalam persaipan tampil dalam SEA Games XXV/ 2009 di era Adhyaksa Daut menjabat Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menegpora), diharapkan Menegpora Andi Alifian Mallarangeng tidak teruang lagi di masa datang. Sebab dualisme pembinaan justru menjadi bumerang dalam merenda prestasi. Dana pembinaan membengkak, sementara atlet dan pelatih saling cemburu yang membuat konsentrasi latihan dan merebut prestasi menjadi teruganggu.
Demikian sambutan yang disampaikan politikus Partai Demokrat itu saat membuka seminar sehari bertemakan ” Mengupas Pembinaan Kepemimpinan dan Regulasi Olahraga Jatim” yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Olahraga SIWO PWI Jatim di Hotel Simpang Surabaya, Sabtu (17/4) pagi.
Dualisme pembinaan olah raga yang pernah terjadi di Indonesia, menurut Andy, adalah Program Atlet Andalan (PAL) yang ditangani Kementerian Negara Pemuda. Pembinaan lainnya program Pelatnas yang menjadi tanggung jawab Komite Nasional Olah Raga Indonesia (KONI). Dampak dualisme itu salah satu program pembinaan harus menjadi penderita, sementara program satunya lancar melaksanakan program pembinaan atletnya. Ini terjadi lantaran dana APBN yang seharusnya dialokasikan untuk olahraga nasional dibagi tidak merata, antara satu dan lainnya.
”Belajar dari kesalahan tersebut, saya tegaskan sejak saat ini pembinaan olahraga di Indonesia hanya menjadi tanggun jawab KONI. Sedangkan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga bertindak sebagai pengawas dan pengarah kalau ada kesalahan dalam pengalokasihan dana APBN,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta seminar yang terdiri atas pengurus KONIDA (KONI Daerah) Pengurus Provinsi Cabor (Cabang Olahraga).
Program kedepannya dalam jangka panjang, dikatakan, pembinaan olahraga nasional harus fokus pada perjuangan menjadi juara umum SEA Games XXVI/2011 yang diselenggarakan di Indonesia. Sebab untuk menjadi juara umum, Kontingen Merah Putih harus mampu mendulang sekitar 120 keping emas. Jumlah itu merupakan perjuangan berat, karena dalam SA Games Laos 2009 kontingen Indonesia hanya mampu membawa pulang 40 keping emas.
Demi perjuangan merebut mahkota juara umum SEA Games 2011 nanti, maka diwanti-wantinya agar semua pelaku olahraga berprestasi yang dibina PB atau pun Pengprov Cabor memfokuskan diri pada Program Indonesia Emas (Prima). Program yang dikemas dari pemikiran pengurus KONI Pusat dan PB Cabor itu, merupakan sebuah blue print sistem pembinaan olahraga nasional yang ideal untuk mengantarkan Indonesia menjadi juara umum SEA Games 2011 dan merebut 4 medali emas ASIAN Games 2010 di Guangzhou, Cina.
"Kalau ingin sukses di SEA Games dan Asian Games, pembinaan harus dilipatgandakan, bahkan harus tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, Kalau tekad ini tidak menjadi motivasi, saya yakin prestasi Indonesia tak akan mampu bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara, apalagi Asia," katanya dengan nada tinggi.
Dalam Prima itu, ditegaskan kandidat terkuat Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini, fungsi KONI sebagai pelaksana sebagaimana AD/ART KONI. Sedangkan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga selaku pengarah. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas ini maka koordinasi kedua lembaga dalam membina atlet kian fokus. (vd)
Surabaya, TRIBUN– Dualisme pembinaan olahraga di Indonesia yang terjadi dalam persaipan tampil dalam SEA Games XXV/ 2009 di era Adhyaksa Daut menjabat Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menegpora), diharapkan Menegpora Andi Alifian Mallarangeng tidak teruang lagi di masa datang. Sebab dualisme pembinaan justru menjadi bumerang dalam merenda prestasi. Dana pembinaan membengkak, sementara atlet dan pelatih saling cemburu yang membuat konsentrasi latihan dan merebut prestasi menjadi teruganggu.
Demikian sambutan yang disampaikan politikus Partai Demokrat itu saat membuka seminar sehari bertemakan ” Mengupas Pembinaan Kepemimpinan dan Regulasi Olahraga Jatim” yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Olahraga SIWO PWI Jatim di Hotel Simpang Surabaya, Sabtu (17/4) pagi.
Dualisme pembinaan olah raga yang pernah terjadi di Indonesia, menurut Andy, adalah Program Atlet Andalan (PAL) yang ditangani Kementerian Negara Pemuda. Pembinaan lainnya program Pelatnas yang menjadi tanggung jawab Komite Nasional Olah Raga Indonesia (KONI). Dampak dualisme itu salah satu program pembinaan harus menjadi penderita, sementara program satunya lancar melaksanakan program pembinaan atletnya. Ini terjadi lantaran dana APBN yang seharusnya dialokasikan untuk olahraga nasional dibagi tidak merata, antara satu dan lainnya.
”Belajar dari kesalahan tersebut, saya tegaskan sejak saat ini pembinaan olahraga di Indonesia hanya menjadi tanggun jawab KONI. Sedangkan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga bertindak sebagai pengawas dan pengarah kalau ada kesalahan dalam pengalokasihan dana APBN,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta seminar yang terdiri atas pengurus KONIDA (KONI Daerah) Pengurus Provinsi Cabor (Cabang Olahraga).
Program kedepannya dalam jangka panjang, dikatakan, pembinaan olahraga nasional harus fokus pada perjuangan menjadi juara umum SEA Games XXVI/2011 yang diselenggarakan di Indonesia. Sebab untuk menjadi juara umum, Kontingen Merah Putih harus mampu mendulang sekitar 120 keping emas. Jumlah itu merupakan perjuangan berat, karena dalam SA Games Laos 2009 kontingen Indonesia hanya mampu membawa pulang 40 keping emas.
Demi perjuangan merebut mahkota juara umum SEA Games 2011 nanti, maka diwanti-wantinya agar semua pelaku olahraga berprestasi yang dibina PB atau pun Pengprov Cabor memfokuskan diri pada Program Indonesia Emas (Prima). Program yang dikemas dari pemikiran pengurus KONI Pusat dan PB Cabor itu, merupakan sebuah blue print sistem pembinaan olahraga nasional yang ideal untuk mengantarkan Indonesia menjadi juara umum SEA Games 2011 dan merebut 4 medali emas ASIAN Games 2010 di Guangzhou, Cina.
"Kalau ingin sukses di SEA Games dan Asian Games, pembinaan harus dilipatgandakan, bahkan harus tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, Kalau tekad ini tidak menjadi motivasi, saya yakin prestasi Indonesia tak akan mampu bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara, apalagi Asia," katanya dengan nada tinggi.
Dalam Prima itu, ditegaskan kandidat terkuat Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini, fungsi KONI sebagai pelaksana sebagaimana AD/ART KONI. Sedangkan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga selaku pengarah. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas ini maka koordinasi kedua lembaga dalam membina atlet kian fokus. (vd)
RUANG shalat Masjid Alfalah, Sabtu (17/4) pagi itu, terlihat berjejal manusia. Sekitar 500 jamaah orang mengikuti shalat jenazah mantan Gubernur Jawa Timur HM Noer di Masjid Al Falah, Surabaya, Sabtu (17/4/2010) pagi. Shalat jenazah dipimpin KH Ali Muktamar selaku imam shalat rawatib di masjid jamik yang berlokasi di Jalan Darmo, Surabaya itu.
Setelah dishalati hingga pukul 07.45 WIB, jenazah dibawa menuju pemakaman keluarga di kawasan Somor Kompa, Sampang, Madura, melalui Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sebagaimana wasiat yang disampaikan kepada istri dan anaknya ketika masih hidup.
Jenazah HM Noer diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Ir. Anwari Nomor 11 Surabaya dengan upacara militer yang dipimpin Gubernur Jatim Soekarwo sekitar pukul 07.00 WIB. Pemakaman di Somor Kompa juga akan dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya Mayjen TNI Suwarno.
Rombongan dari Surabaya menuju Sampang terdiri atas 40 unit kendaraan bermotor, delapan di antaranya bus. Sebelum dikebumikan di Somor Kompa, jenazah HM Noer, disalatkan di Masjid Agung Bangkalan dan Masjid Agung Sampang, sebagai daerah kelahirannya oleh jamaah yang sudah menunggu sejak pagi. Shalat jenasah yang diikuti ulama, kiai, pejabat, santri, dan warga Bangkalan itu diimami K.H. Abdul Adim Cholil.
Setelah dishalati, jenazah penggagas Jembatan Suramadu tersebut dibawa ke Kabupaten Sampang untuk dikebumikan di pemakaman keluarga. Sekitar pukul 09.05 WIB, jenazah diberangkatkan ke Kabupaten Sampang dengan menggunakan mobil ambulans milik TNI untuk dikebumikan di pemakaman keluarga sesuai wasiat almarhum.
Pemakaman HM Noer dilakukan secara militer karena semasa hidupnya almarhum turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang dibuktikan dengan anugerah Bintang Gerilya dan Bintang Perang Kemerdekaan serta sejumlah tanda jasa lainnya dari Presiden RI.
Mantan Duta Besar RI untuk Perancis itu meninggal dunia di ruang "Intensive Care Unit" Rumah Sakit Darmo, Surabaya, Jumat (16/4) pagi sekitar pukul 08.50 WIB akibat kegagalan fungsi multiorgan tubuh. Penggagas Jembatan Suramadu itu meninggalkan seorang istri, delapan anak (empat laki-laki dan empat perempuan), 21 cucu, dan enam cicit.
Beberapa saat sebelum wafat, Gubernur Jatim periode 1967-1976 itu berwasiat kepada keluarganya agar jenazahnya kelak dishalatkan di tiga masjid, yakni Masjid Al Falah Surabaya, Masjid Agung Bangkalan, dan Masjid Agung Sampang. Selain itu, almarhum juga berwasiat agar jenazahnya dilewatkan Jembatan Suramadu yang pembukaannya diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009 itu. (izr/ico/vd)
DUAbulan lagi kepemimpinan H. Imam Utomo Soeparno sebagai Ketua Umum KONI Jatim periode 2006-2010 akan berakhir. Proses suksesinya akan berlangsung dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang renacananya digelar pertenghan Mei mendatang. Ironisnya sampai saat ini sosok yang layak menduduki posisi top leader itu, masih belum dapat digariskan. Sehingga dapat diprediksikan sosok yang dibutuhkan KONI Jati sebagai pemimpin.
Empati terhadap kondisi memprihatinkan ini, maka Kelompok Kerja (Pokja) wartawan olahraga yang ngepos di KONI Jatim, terdorong melakukan penjaringan kriteria sosok ideal yang layak menempati Tahta Ketua Umum KONI Jatim 2010-2014 itu. Teknik yang digunakan adalah menggelar seminar sehari bertemakan ”Mengupas Pembinaan Kepemimpinan dan Regulasi Olahraga Jatim” di Hotel Simpang Surabaya, Sabtu (17/4) pagi.
“Dari seminar tersebut, kami harapkan muncul figur yang pas untuk menjadi ketua umum KONI Jatim periode 2010-2014 nanti. Figur tersebut harus mampu mempertahankan Jatim sebagai juara umum dalam PON 2012. Selain itu, mampu meningkatkan prestasi di tingkat nasional atau internasional,” kata Arifin Hamid, penanggung jawab seminar di ruang rapat KONI Jatim, Kamis (15/4) siang.
Beratnya misi semiar tersebut dalam mengabdikan pada dunia olahraga Jatim terproyeksi dari lima pembicara yang diundang. Misalnya, Menpora Andi Mallarangeng yang akan membahas tentang “Sosialisasi Program Indonesia Emas”; Ketua Umum KONI Jatim H. Imam Utomo yang akan membeber soal “Kiat Sukses Jatim Membina Atlet”; Praktisi hukum dan pemerhati olahraga Sahat Tua Simanjuntak SH yang akan memapaparkan soal “Regulasi Olahraga Jatim”.
Sedangkan Sekum Perpani Jatim dan Manajer Puslatda Cabor Panahan Drs Denny Trisanto tertarik mengungkap keterkaitan prestasi dan kesejahteraan atlet dalam makalahnya “Mendorong Prestasi Olahraga Melalui Pemenuhan Kesejahteraan Atlet dan Pelatih”; dan Ketua Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar yang akan menegaskan kebijakan politik Legislatif di dunia olahraga dalam makalahnya “Politicalwill Menuju Pengembangan Prestasi Oahraga Jatim”.
Dengan tujuan menemukan kriteria sosok Ketua Umum KONI Jatim, sehingga dalam Musorprov nanti tidak salah memilih peserta bursa. Dikatakan Arifin yang juga reporter olahraga JTV, para pengurus 38 KONI Kota dan Kabupaten serta 42 pengurus Pengprov Cabang Olahraga di Jatim menyempatkan diri untuk hadir. Ini karena ketepatan memilih calon Ketua KONI Jatim merupakan hak para pengurus KONI Daerah dan Pengprov Cabor.
Erlangga Tersiap
Sementara itu sosok yang sudah memanaskan bursa Calon Ketua Umum KONI Jatim dan telah menjadi bahan pembicaraan adalah Ketua Pengprov Selam Jatim Ir. Erlangga Satriagung. Kemunculan Erlangga disampaikan Wakil Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim Herman Rivai. "Erlangga memiliki banyak pengalaman di dunia olahraga. Di samping itu, pengalamannya sebagai pejabat Kadin juga menjadi modal plus dalam hal kedekatan dengan kalangan pengusaha dan birokrat," kata Herman.
Wacana Gubernur Jatim Soekarwo atau Wakil Gubernur Syaifulah Yusuf yang dilamar untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Jatim, menurut ia, sangatlah tidak mungkin. Sebab, pejabat publik dilarang merangkap jabatan sbagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Sekretaris Umum KONI Kota Surabaya Hoslih Abdullah menyatakan, sampai sekarang belum ada dukungan resmi kepada pihak tertentu dari KONI Surabaya. Kendati demikian, secara tersirat pihaknya siap mendukung calon ketua umum KONI Jatim yang memiliki akses kuat terhadap kalangan eksekutif dan legislatif. Akses itu diperlukan untuk mendukung pendanaan olahraga di Jatim.
"Kami akan mendukung calon yang memiliki hubungan baik dengan eksekutif dan legislatif di Jatim. Hubungan baik itu akan sangat mendukung soal anggaran atau pendanaan pembinaan olahraga di Jatim," kata Hoslih.
Hal senada diakui Bendahara Wushu Indonesia (WI) Jatim Pujianto. Menurut dia, modal hubungan baik dengan pemerintah dan pengusaha merupakan syarat mutlak. Seorang calon ketua umum KONI Jatim harus memiliki kemampuan melancarkan pendanaan untuk pembinaan olahraga.
"Syarat calon ketua baru adalah harus dipercaya Gubernur Jatim dan mendapat restu dari Pak Imam (Imam Utomo, Ketua Umum KONI Jatim saat ini, red.). Tanpa itu, saya rasa peluangnya berat," tutur Pujianto.
Selain Erlangga Satriagung, beberapa nama yang juga santer dimunculkan media sebagai calon Ketua Umum KONI Jatim antara lain Ketua Kadin Jatim dan Ketua Umum Pengprov Boling Jatim La Nyalla Mattalitti, Pengusaha dan Ketua Umum Perpani Jatim Andi Darussalam Tabusalla, Mantan Bupati Sumenep dan Ketua Harian KONI Jatim Soekarno Marsaid, serta Ketua PWI Jatim H. Dhiman Abror. (vd)
MISTERI turunnya Rekom DPP PKB pada pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) H. Saiful Ilah dan H. Muhammad Ngatino Hadi Sutjipto, Selasa (13/04) siang, disosialisasikan di kantor DPC PKB Sidoarjo Jalan Airlangga no 1 Sidoarjo.
Selain untuk memberi kepastian pada jajaran pengurus PAC PKB Se-Sidoarjo, tentang turunnya Rekom DPP PKB yang memilih pasangan Wakl Bupati Sidoarjo dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Sidoarjo itu sebagai calon yang akan diusung dalam Pemilukada 2010, Juni mendatang. Sosialisai yang juga dihadiri jajaran Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo itu, secara politis untuk mematahkan intrik politik ”Kubu Kelopo Sepoloh” yang berambisi membegal perjalanan Syaiful Ilah merebut tahta W-1.
Sebagai informasi tambahan, Kubu Kelopo Sepuluh adalah kelompok yang dipimpin KH Abdi Manaf. Kabar yang berhasil dikumpulkan Harian TRIBUN INDONESIA, Jakarta, dan TRIBUN ONLINE, kelompok ini memaksakan kehendak agar Sekretaris DPC PKB Choiri Mahfudz dipilih Syaiful Ilah sebagai pasangan yang diusung PKB Sidoarjo maju dalam Pemilukada 2010. Namun keinginan tersebut tidak dituruti Saiful Ilah yang lebih memilih Hadi Sutjipto. Alasan Ketua PKB Sidoarjo itu sangat realistis. Choiri tidak memiliki pendukung yang membumi di masyarakat Sidoarjo,sehingga menggandeng Choiri akan membuat peluang PKB merebut tahta W-1 sangat rawan.
Penolakan tersebut rupanya membuat Kubu Kelopo Sepoloh yang konon dibiayai PT. Minarak Lapindo Jaya itu masgul, sehingga mereka berkali-kali melakukan manuver politik untuk menggagalkan langkah Syaiful Ilah melaju daam Pemilukada 2010. Tidak hanya itu, kubu ini juga melakukan intrik politik bertujuan merusak citra Hadi Sutjipto di kalangan PAC. Manuver yang dilakukan adalah mengumpulkan PAC dan ”merayunya” dengan iming-iming rupiah bernilai jutaan rupiah untuk mengisi memberikan tanda-tangan mencabut dukungan pada Ketua Takmir Masjid Agung, Sidoarjo, itu.
Blangko berisi 12 tanda-tangan pegurus PAC dan beberapa pengurus PKB Sidoarjo itu selanjutnya dikirimkan ke Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, Drs. H. Muhaimin Iskandar, MSi dengan tujuan membatalkan menerbitkan rekomendasi pada pasangan Syaiful Ilah-Hadi Sutjipto sebagai calon yang diusung PKB Sidoarjo dalam Pemilukada 2010.
Ironisnya, intrik politik licik Kubu Kelopo Sepoloh itu gagal total. Muhaimin Iskandar lebih memilih merekomendasi duet Syaiful Ilah-Hadi Sutjipto. Pertimbangan politisnya, pasangan tesebut berpeluang besar memenangkan Pemilukada 2010. Selain itu, berdasar surat keterangan yang dikirimkan mayoritas pengurus PAC ke DPP, yang menegaskan tidak pernah mengajukan penarikan dukungan atas Hadi Sutjipto sebagai Cawabup dari PKB Sidoarjo untuk mendampingi Syaiful Ilah. Nama mereka dan stempel yang da dalam blanko penarikan dukungan itu merupakan hasil rekayasa. Buktinya adalah bentuk tanda tangan mereka yang tidak sama dengan miliknya.
Pertimbangan lain Muhaimin atas sosok Hadi Sutjipto, karena pria ramah ini merupakan sosok hasil tiga kali istikhoroh yang dilakukan para Kyai PKB dan NU Cabang Sidoarjo. Selain itu, secara politis sosok ini memiliki ”People Power” yang sangat fanatik dan siap memuluskan langkah PKB Sidoarjo kembali meebut tahta W-1. Dengan latar belakang sebagai mantan Kepala Dinas Infokom dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, pria ramah ini di atas kertas telah mengantongi dukungan yang memastikan dari sekitar 29.000-an guru PNS dan Honorer se-Sidoarjo. Jumlah itu belum termasuk keluarga dari para guru tersebut, yang memungkinkan dari basis pendidik saja bisa mengumpulkan sekitar 58.000 suara dukungan.
Jumlah dukungan suara itu bisa membengkak berlipat kali, karena PakTjip (panggilan akrab Hadi Sutjipto, red.) sangat populer di kalangan PNS Kabupaten Sidoarjo, karena karakter ramah dan ringan tangan dalam memberi bantuan para koleganya. Selain itu, di kalangan umum Pak Tjip merupakan sosok yang terlibat aktif sedikitnya dalam 10 organisasi kemasyarakatan. Selain sebagai Ketua Takmir Masjid Agung, ia juga Ketua Kwartir Cabang Pramuka Sidoarjo, Ketua Harian KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Sidoarjo, Wakil Ketua BAZ (Badan Amil dan Zakat) Sidoarjo. Tak pelak lagi, di atas kertas peluangnya untuk mendapatkan dukungan suara di atas 200 ribu suara pendukung
Saksi Politik
Dalam acara sosilisasi itu, H. Saiful Ilah tiba di kantor DPC PKB dengan menggunakan mobil dinas Honda Accord W 9308 BS. Usai memasuki kantor DPC PKB, pria bertubu subur itu langsung melakukan kordinasi sebelum mengumumkan rekomendasi yang dikantonginya.
Kendati dalam sosialisasi itu, Saiful Ilah tak menunjukkan fisik rekomendasi yang jatuh ketangannya. Namun, Ketua PKB Sidoarjo ini menegaskan langsung akan tancap gas menggerakkan motor partai yang ada.
”Rekom DPP yang menunjuk saya dan Pak Tjip sebagai Cabup dan Cawabup untuk tampil dalam Pemilukada 2010 sudah ditangan saya. Kalau saat ini, saya tidak membawa Rekom tersebut, karena secara politis terbitnya Rekom tersebut ada saksinya yaitu Desk Pilkada PKB,” kata Saiful Ilah dengan suara lantang.
Penjelasan Syaiful Ilah itu ditegaskan Ketua tim desk pillkada PKB Sidoarjo, H Imam Rahmat bahwa Rekom tersebut sudah terbit dan sudah dilihatnya. Nomor Rekom tersebut 5104/DPP/A.1/III/2010 per 31 Maret 2010. ”Karena Rekom dari DPP sudah terbit, saya berharap seluruh struktur partai dan mesin politik untuk mengamankan turunnya rekom tersebut sebagai suatu bentuk amanah yang harus didukung,” kata Imam Rahmat. (ico/vd)
Sidoarjo, TRIBUN -Turunnya Rekom DPP PKB untuk H. Saiful Ilah – Hadi Sutjipto sebagai pasangan Cabup-Cawabup yang diusung PKB Sidoarjo dalam Pemilukada 2010, ternyata menyedot dukungan para simpatisan atau pun mesin politik PKB yang sebelumnya terpecah-pecah.
Dukungan pertama atas Rekom tersebut ditunjukkan oleh Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) sebagai salah satu Badan Otonomi (Banom) di bawah naungan PKB. Sikap itu ditunjukkan oleh Ketua DPC PPKB Sidoarjo Hj Anik Maslacah. Wanita berjilbab itu menegaskan, dukungan yang diberikan kepada pasangan H. Saiful Ilah-H. Hadi Sutjipto akan diperkuat dengan mengerahkan para relawan yang terdiri dari Muslimat, Fatayat, PKK dan IPPNU secara personal.
“Kita akan kerahkan 5000 relawan dari berbagai unsur untuk mengamankan dan mendukung rekomendasi itu,” kata Anik Maslacah yang juga kordinator tim relawan ini, Senin (12/4).
Tim relawan tingkat kabupaten, menurut anggota komisi C DPRD Sidoarjo ini, sudah terbentuk beberapa hari lalu. Kedepan, akan segera dibentuk tim relawan hingga tingkat RT.“Tim relawan ini, khusus membidik pemilih khusus perempuan,” ujarnya.
PPKB sendiri saat ini sudah terbentuk hingga tingkat ranting, dengan perkiraan jumlah konstituen sebanyak 20.000 kader.”Jumlah struktur ketua ranting kita sebanyak 353 ranting yang masing masing ranting terisi 25 pengurus. Jumlah ini dikalikan 18 kecamatan ditambah 50 pengurus DPC. Jadi Jumlah anggota PPKB terbilang cukup banyak dan solid,” katanya
Selain itu, Garda Bangsa Sidoarjo memastikan siap mengawal Rekom DPP PKB. Sikap itu ditegaskan Ketua Dewan Kordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Sidoarjo Achmad Amir Aslickhin. Menurut ia, sebagai salah satu motor penggerak dan Badan Otonomi PKB, sudah semestinya Garda Bangsa mengawal dan mengamankan intruksi Partai, yang mengusung H.Saiful Ilah dan MG Hadi Sutjipto sebagai pasangan calon Bupati-wakil bupati Sidoarjo periode 2010-2015.
Sebagai langkah sosialisasi sikap DKC Garda Bangsa Sidoarjo ini,kedepan akan dilakukan konsolidasi hingga tingkat bawah.“Kita akanmenggelar rapat pleno untuk mengamankan Rekom DPP ini. Rencana ini berkaitan untuk mensatukan visi organisasi dalam mengawal kebijakan partai dalam Pemilukada 2010 mendatang,” katanya.
Jumlah anggota Garda Bangsa Sidoarjo, diakui, saat ini mencapai ribuan. Mereka tersebar di tiap kecamatan melalui satgas-satgasnya.Secara struktural, jumlah kepengurusan di tingkat ranting mencapai empat ribu anggota. Jumla itu belum termasuk yang tersebar pada tingkatan satgas yang menjadi bagian dari divisi Garda Bangsa.
Secara organisatoris,menurut pria yang juga ketua fraksi PKB ini, sangat mustahil jika Garda Bangsa berbeda sikap dalam Pemilukada 2010. Pasalnya Garda Bangsa dibuat sebagai Banom yang bertugas mengawal setiap kebijakan partai.(ico/vd)
KOMITMEN Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, Drs. H. Muhaimin Iskandar, MSi untuk merekomendasi pasangan H. Syaiful Ilah dan H. MG Hadi Sutjipto sebagai Calon Bupati (Cabup) dan Caln Wakil Bupati (Cawabup) PKB dalam Pemilukada Sidoarjo 2010, ternyata tak bergeming oleh serangan ”taufan politis” yang dilakukan oleh para Cabup dan Cawabup yang menemui Muhaimin di Jakarta untuk dipasangkan dengan Syaiful Ilah.
Demikian pendapat Gus Rahmat saat dimintai komentar tentang kabar turunnya Rekomendasi DPP PKB yang menunjuk H. Syaiful Ilah dan H. MG Hadi Sutjipto.
”Saya kenal dan tahu sosok dan karakter Muhaimin sejak dia belum ke Jakarta sebagai politikus PKB. Dia punya karakter unik dan sulit ditebak, tapi kalau berurusan dengan aqidah dan petunjuk Allah SWT, dia sangat zakelijk dan gak bisa diubah oleh siapa pun dan materi apa pun,” kata ulama muda saat dihubungi ponselnya, Senin (12/4) sore.
Karena itu, ulama yang senang bermain jejaring sosial di internet ini, tetap yakin Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, akan menerbitkan Rekom Cabup dan Cawabup PKB Sidoarjo untuk Syaiful Ilah dan Hadi Sutjipto. Kabar keberangkatan tim sukses Gesang Budianto ke Jakarta atau calon lain dari PT. Minarak Lapindo Jaya untuk menemui Muhaimin, sejak awal diyakini tak akan mengubah komitmen Muhaimin.
Dasar keyakinannya itu adalah karakter Muhaimin yang sangat menghargai dan percaya pada petunjuk para Kyai, apalagi pilihan para Kyai PKB dan NU atas diri Hadi Sutjipto merupakan hasil shalat Istikhoroh. Selain itu, Muhaimin sendiri sudah bertemu dan bercengkerama secara langsung dengan Hadi Sutjipto, sehingga Menaker itu tahu persis karakter yang dimiliki birokrat berpengalaman itu.
Petimbangan lain yang menutup langkah-langkah pendekatan politis tim sukses Gesang Budianto dan calon lain dari PT. Minarak Lapindo Jaya, karena masalah sosial dari anak perusahaan Bakrie Grup itu yang belum mampu menyelesaikan janjinya dengan para korban lumpur Lapindo. Sehingga kalau Muhaimin menerbitkan rekom untuk memasangkan Syaiful Ilah dengan calon dari PT. Minarak Lapindo Jaya, maka akan berbuntut pada dampak politis yang membuat masyarakat Sidoarjo tidak percaya lagi pada PKB sebagai partai yang pro-rakyat.
Dengan datangnya Rekom DPP PKB pada Minggu (11/4) sore, yang mendelegasi Syaiful Ilah-Hadi Sutjipto untuk maju dalam Pemilukada 2010. Dipastikan Gus Rahmat, apa pun hasil dari Pemilukada Sidoarjo yang berlangsung Juni mendatang, di atas kertas akan mendongkrak suara pemilih dari PKB yang dalam Pemilu 2008 kalah oleh Partai Demorat.
Sedangkan Rekom DPP PKB itu, menurut Ketua Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo H.Imam Rahmad sudah disampaikan langsung pada H. Syaiful Ilah. Menurut ia, rekom yang terbit pada 31 Maret 2010 itu bernomor 5104/DPP/03/V/A.1/3/2010. Rekom tersebu ditanda tangani langsung oleh Ketua DPP PKB H. Muhaimin Iskandar dan Sekretris Jendral H. Lukman Edi.
Dengan diserahkannya Rekom DPP PKB itu pada Syaiful Ilah, dikatakan, secara de facto dan de jure telah terpastikan siapa Cabup dan Cawabup yang diusuk PKB Sidoarjo. Kalau pun ada beberapa pengurus PKB atau pendukung lain yang kurang puas dengan keputusan ini, hendaknya tidak menghalangi keputusan yang sudah terjadi.
”Penerbitan Rekom DPP itu landasannya bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan masayarakat Sidoarjo. Karena itu, kalau ada yang tidak puas, silahkan minggir dan jangan menghalang amanah yang diberikan masyarakat Sidoarjo dan PKB,” ujar Imam Rahmad dengan tersenyum penuh arti. (ico/vd)
